Subscribe Us

header ads

Siapakah Sebenarnya Yang Intoleran?


Oleh: Nine Adien Maulana
Guru Madrasah Diniyyah Baitul Muslimin dusun Peluk, Pacarpeluk

Agar pembaca bisa memahami alur berfikir saya, maka saya menampilkan kembali artikel  ini yang sudah saya publish di www.abacaraka.id, sambil menuliskan artikel baru yang senada. Saya meramu artikel baru itu dari komentar-komentar salah seorang penyair Jombang yang salah kenal hanya secara virtual melalui media sosial. Saya banyak sependapat dengannya dalam menolak pemikiran dan gerakan liberal yang sering berdalih atas dalil agama. Di bawah ini adalah artikel tersebut yang saya publish ulang.     
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah merilis hasil risetnya tentang sikap intoleransi pada Kamis, 15 Desember 2016. Beritanya dimuat dalam http://ppim.uinjkt.ac.id/id/riset-ppim-78-guru-pai-setuju-penerapan-syariat-islam-di-indonesia dengan judul, “Riset PPIM: 78% Guru PAI Setuju Penerapan Syariat Islam di Indonesia.
Tidak ada yang salah dalam judul itu, bahkan sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI), penulis merespon positif judul tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa mayoritas guru-guru PAI meyakini kebenaran syariat yang memberikan jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Syariat tidak sekadar menjadi wacana ilmu dalam kelas pembelajaran, tapi juga menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Soal bagaimanakah model penerapannya,  maka hal itu adalah hal lain yang perlu dikaji secara ilmiah dan bijaksana sebagai bentuk ijitihad politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melihat simpulan angka pada judul itu, secara implisit penulis bisa membacanya bahwa setidak-tidaknya maksimal ada 22 % guru PAI yang tidak setuju penerapan Syariat Islam di Indonesia. Tentunya ketidaksetujuan ini memiliki banyak alasan dan pertimbangan, apakah secara mutlak tidak setuju ataukah tidak setuju dalam kasus-kasus tertentu, tapi setuju dalam kasus-kasus yang lain. Tidak mungkin mereka secara mutlak tidak menyetujui penerapan syariat. Seandainya memang demikian adanya, maka hal ini menjadi sangat aneh terjadi pada diri guru Pendidikan Agama Islam.
Apakah logis jika guru Pendidikan Agama Islam mengajarkan syariat Islam kepada murid-muridnya, namun dia sendiri tidak menyakini kebenarannya?  Misal, guru PAI mengajarkan materi tentang pernikahan. Setelah semua materi itu disampaikan dan dikuasai oleh murid-murid baik secara kognitif, afektif dan psikomotor, kemudian guru itu menyatakan, “Anak-anak, ini adalah materi pembelajaran sebagai tuntutan kurikulum. Tujuannya adalah agar kalian mendapat nilai di buku rapor. Nanti jika kalian menikah silakan menggunakan atau tidak menggunakannya”    
Dalam berita itu ditulis lebih rinci bahwa mayoritas guru PAI tersebut menolak kepemimpinan non-muslim. Persentase penolakan mereka terhadap orang di luar Islam memegang jabatan publik sangat tinggi. Misalnya pada tingkatan kepala daerah sebesar 89 persen, kepala sekolah 87 persen, dan kepala dinas 80 persen. Mayoritas mereka (81 persen) juga tidak bersedia memberikan izin pendirian rumah ibadah agama lain di wilayahnya. Tapi, di sisi lain, meskipun mereka tidak setuju dengan penutupan ataupun perusakan rumah ibadah kelompok minoritas muslim (77 persen), mereka pun tidak bersedia jika diminta menampung, misalnya, warga Syiah dan Ahmadiyah (80 persen).
Bagi penulis, seberapa besar angka-angka yang dirilis dalam simpulan hasil riset itu tidak masalah. Akan tetapi masalah utamanya terletak pada point-point itu dijadikan ukuran tingkat toleransi atau intolerasi seseorang, apalagi yang berprofesi sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Mengapa hal ini layak dipertanyakan? Karena sesuatu yang dianggap sebagai indikator itu ternyata masih bersayap, debatable, dan multitafsir, serta masih membutuhkan penjelasan lagi yang tidak bisa dipisahkan dari pilihan sikap awal. Selain itu, ada bebarapa hal yang dianggap sebagai indikator itu, masuk dalam wilayah akidah sebagai konsekwensi bersyahadat dan ketaatan kepada syariat.
Ukuran toleransi atau tidak toleransi seharusnya tidak masuk pada wilayah akidah atau keyakinan privat seseorang. Jika ini dijadikan ukuran, maka semua orang beragama pasti dianggap tidak toleran terhadap umat beragama lain, karena masing-masing pasti meyakini kebenaran agamanya sendiri-sendiri. Sebagai misal, karena penulis bersyahadat tauhid bahwa tiada tuhan selain Allah. Sebagai konsekweksinya, penulis menafikan segala tuhan selain Allah SWT. Ini adalah keyakinan privat yang harus ditanamkan dalam hati setiap orang yang bersyahadat tauhid. Hal ini pasti juga terjadi pada umat beragama lain, mereka hanya meyakini tuhannya dan tidak menganggap tuhan umat beragama lain.
Sikap toleransi itu seharusnya diukur dalam wilayah sosial kemasyarakatan. Jika atas nama kebenaran keyakinan privat atas Tuhannya ikut diekspresikan dengan menghina, merendahkan dan menistakan keyakinan umat beragama lain, maka inilah salah satu wujud intoleransi yang nyata. Jika atas nama kebenaran agama atau golongan sendiri, kemudian menganggap umat beragama atau golongan lain tidak layak berada dalam naungan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka itulah contoh intoleran yang sangat nyata.
Seorang guru Pendidikan Agama Islam mengajarkan syariat dan setuju penerapan syariat dimana saja, maka itu bukanlah intoleransi,  tapi konsekweksi bersyahadat. Perumusan undang-undang dengan menjadikan syariat sebagai salah satu sumber hukumnya juga tidak patut disebut intoleran, tapi sebagai konsekwensi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Apakah adanya undang-undang perkawinan, zakat, haji, wakat dan bank syariah bisa disebut sebagai produk politik intoleran?
Mari kita merenung ulang, mengapa kita merasa nyaman ketika menjadikan teori-teori ilmiah, pendapat pakar, hukum adat, tradisi dan budaya sebagai salah satu sumber hukum positif di negeri ini? Tapi mengapa kita kemudian phobi dan alergi menjadikan syariat dan keterangan kitab suci (apapun agamanya) sebagai salah satu sumber hukumnya, padahal dalam hal ini kedudukannya sama. Semuanya bisa didudukan sebagai suatu informasi pertimbangan pembentukan hukum positif.
Meskipun dalam berita itu disebutkan bahwa hasil riset ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisir sikap keberagamaan dan kebangsaan seluruh guru PAI di Indonesia, akan tetapi publikasinya telah membingkai kesan bahwa guru PAI makin tidak toleran. Pembingkian kesan berita ini pun tidak bisa dielakkan, apalagi kemudian website ini juga mempublikasi tulisan opini dengan judul “Guru Agama Makin Tak Toleran” dengan mengacu pada data-data hasil riset tersebut. Silakan lihat dalam http://ppim.uinjkt.ac.id/id/guru-agama-makin-tak-toleran.
Jika hal ini tetap dipaksakan sebagai indikator pengukur tingkat toleransi atau intoleransi seorang muslim, apalagi yang berprofesi sebagai guru Pendidikan Agama Islam, maka inilah yang bernama intoleransi nyata dengan dalih penelitian ilmiah. Sebagai seorang guru, penulis tetap menghormati hasil riset itu sebagai produk ilmiah, meskipun dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan keberatan. Namun, jika akhirnya dengan riset itu para guru Pendidikan Agama Islam, dilabeli intoleran, radikal, rasis dan eksklusif, maka mari introspeksi sendiri siapakah sebenarnya yang layak diberi label-label tersebut? Kami ataukah kalian? Wa allaahu a’lamu bish shawab. {abc}  

Post a Comment

0 Comments